Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Dunia Usaha dan Industri di Tanah Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan dunia usaha dan
industri di tanah air. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)
Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam seminar "Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi
yang Efektif dan Efisien" yang digelar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (1/12).
Dalam mendukung pengembangan dunia usaha, ungkap Rido, saat ini pemerintah melalui Kementerian PUPR
telah menerbitkan sejumlah inovasi kemudahan usaha guna menjamin penyelenggaran infrastruktur.
"Antara lain, penyederhanaan proses pengadaan infrastruktur, persiapan proyek, dukungan pemerintah
serta fasilitas fiskal," ujarnya.
Rido menjelaskan, penyederhanaan proses pengadaan infrastruktur seperti perusahaan asing dapat
mengikuti lelang proyek infrasatruktur tanpa harus mendirikan perusahaan di Indonesia. “Namun tetap
harus mendirikan perusahaan di Indonesia, setelah ditetapkan menjadi pemenang lelang,” ungkap Rido.
Untuk persiapan proyek, lanjutnya, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang didirikan pemerintah
akan melakukan fasilitasi persiapan dan pre- feasibility study (FS), persiapan dokumen lelang,
pemberian bantuan selama proses lelang dan pemberian dukungan pemenuhan pembiayaan.
"Adapun dukungan pemerintah dalam proyek infrastruktur dapat berupa dukungan tunai infrastruktur,
dana pengadaan tanah, ijin dan lisensi, pembebasan lahan, penggunaan aset pemerintah serta subsidi
tarif energi terbarukan," paparnya
Terkait fasilitas fiskal, ungkap Rido, berupa ijin mendirikan bangunan, sertifikat hak guna bangunan
serta Indonesia Infrastrukture Guarantee Fund (IIGF) dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.
PII)
Rido juga mengungkapkan, dalam mendukung pengembangan dunia industri saat ini Kementerian PUPR
memberikan dukungan infrastruktur terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN), dukungan infrastruktur konektivitas serta dukungan infrastruktur lumbung
pangan.
Rido berharap, beragam dukungan infrastruktur yang dilaksanakan tersebut dapat mengatrol dunia
industri yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Di tempat yang sama, Ego Sahrian perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
menyatakan, saat ini pemerintah telah menawarkan banyak insentif dalam upaya menggeliatkan industri
energi.
Menurutnya, industri energi dunia saat ini memang sedang mengalami penurunan yang berimbas pada
industri energi di dalam negeri. “Dalam rangka menggeliatkan industri energi di dalam negeri,
pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk dunia usaha,” terangnya.
Hadir juga dalam seminar tersebut perwakilan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(KUKM), Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), Kementerian Ketenagakerjaan.(ris/infoBPIW)